Kesenjangan Antara Modal Golongan Ekonomi Kuat dan Lemah di Indonesia

Posted: April 11, 2012 in Tak Berkategori
Tag:, , , , ,

Oleh Richard Robison
Tulisan Ini dimuat pada Jurnal Prisma 5, 1985. Disalin ulang bukan untuk tujuan komersial
– Javanarko

Sejak 1949, setiap pemerintahan di Indonesia selalu dihadapkan pada masalah yang memusingkan: Perimbangan kekuatan ekonomi dan penguasaan modal, antara golongan kuat dan golongan lemah. Richard Robison mengulas masalah kesenjagan ini. menghilangkan ketimpangan ini, menurut Robison, adalah upaya yang sulit, dan sukar melihat masa depan, kecuali barangkali akan tetap seperti perkembangan sekarang. Ia menuntut perubahan dalam sikap sosial semua pihak. Ia juga menuntut perubahan mendasar dalam tatanan politik dan pemerintahan serta cara-cara kerja –suatu hal yang tampaknya agak mustahil.

Latarbelakang Sejarah
Memasuki zaman kemerdekaan, Indonesia mewarisi suatu keadaan di mana golongan pengusaha pribumi sedang mengalami kejatuhan, di mana usahanya terbatas di sektor perdagangan dan manufaktur kecil, lebih-lebih setelah industri batik, tekstil dan rokok kretek yang juga terlepas dan direbut dari tangan mereka oleh para pengusaha Cina. Sebaliknya, modal dan pengusaha Cina –sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda, menguasai perdagangan dalam negeri dan jaringan perkreditan. Sejak 1949 sampai sekarang setiap permerintahan Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah yang memusingkan dan amat peka tentang perimbangan kekuatan ekonomi dan penguasaan modal antara golongan ekonomi kuat (non-pribumi, Cina) dan golongan ekonomi lemah (pribumi). Di satu pihak, tuntutan untuk melindungi dan membantu menumbuhkan kekuatan ekonomi ini, golongan ekonomi lemah dengan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi golongan ekonomi kuat, sukar sekali untuk dikesampingkan. Hal ini bukan karena kaum pengusaha pribumi merupakan suatu kekuatan politik yang terorganisasi rapi, kuat dan berpengaruh, bahkan sebaliknya, gerakan mereka dilandais oleh kekuatan politik yang kecil saja. Tetapi bagi setiap orang, masalah pemilikan antara golongan non-pri dan pri ini justeru mengandung benih-benih perpecahan dan penghancuran, yang bertaut erat dengan prasangka atau rasa permusuhan bersifat kesukuan, keagamaan serta lebih luas lagi, rasa kebansaan atau nasionalisme bidang ekonomi. Tak ada satu pemerintah pun yang berani bersikap dingin terhadap masalah kesenjangan antara golongan non-pri dan pri ini untuk waktu yang agak lama.

Di lain pihak, beban pembiayaan guna mendorong terjadinya peralihan pemilikan modal golongan non-pri yang sudah begitu terorganisasi dengan baik kepada sektor pribumi menjadi semakin tinggi, berupa pembiayaan dan pemberian subsidi kepada para pengusaha pribumi, penyusutan produksi dan investasi sebagai akibat pembatasan yang dikenakan terhadap kegiatan para pengusaha non-pri. Walhasil, kebijaksanaan ekonomi guna memecahkan masalah pri dan non-pri ini cenderung untuk berubah-ubah dari program-program yang memajukan golongan pribumi kepada sikap yang relatif masa bodoh, bergantung pada iklim politik dan tuntutan dari masyarakat serta kemampuan keuangan pemerintah dari waktu ke waktu.

Antara tahun 1950 hingga 1956, pemerintah berturut-turut mengadakan campur tangan secara besar-besaran dalam bidang ekonomi, sebagai upaya untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi tumbuhnya golongan pengusaha dan pemilik modal pribumi. Melalui Bank Industri Negara (BIN), disalurkan dana sebesar RP 160 juta guna membiayai proyek-proyek industri yang penguasaan dan pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada badan-badan koperasi atau perusahaan swasta pribumi. selain itu, juga melalui BIN dan Bank Negara Indonesia (BNI) disalurkan dana kredit sebesar Rp. 655 juta yang secara langsung diberikan kepada para pengusaha pribumi. Upaya-upaya terpadu lainnya dilancarkan guna menerobos dan menghancurkan monopoli atas pengadaan dan ekspor karet serta kopra, dan pengilangan tebu serta karet dengan memberikan lisensi kepada orang pribumi. Di sektor impor, lisensi-lisensi dikeluarkan untuk importir pribumi yang tergaung dalam “Grup Banteng” antara 1950 sampai 1956.
Akan tetapi, pada akhir 1956 ternyata segala daya upaya untuk “mempribumikan” kehidupan ekonomi, membawa hasil yang tidak berarti. Dominasi ekonomi oleh golongan non-pri tetap saja sekukuh seperti sediakala.

Hikmah dari kegagalan-kegagalan ini ialah kearifan tentang permasalahan yang sampai kini masih saja menghantui dan membuyarkan harapan, upaya dan kebijaksanaan untuk mengalihkan kepemilikan modal dari golongan non-pri kepada golongan pri. Pokok masalahnya terletak pada kelemahan yang mendasar dari modal pribumi, di mana para pengusaha pribumi tak memiliki sumberdaya dan dana guna memanfaatkan kemudahan kredit dan perlindungan yang diberikan pemerintah. Meski dengan dukungan yang kuat untuk “menasionalisasikan” bank-bank, namun sampai akhir 1956 dari 42 bank “nasional”, hanya 11 persen dari jumlah kredit dalam negeri yang diserap, dan kebanyakan dari bank ini terus menerus bergantung pada pembiayaan pemerintah ketimbang dukungan kuat dari pemasarannya sendiri. Ketika pemerintah melancarkan pembentukan koperasi perkreditan di desa-desa, Anspach melaporkan bahwa “…. Lembaga atau organisasi perkreditan desa, gagal dalam memperkecil cengkeraman golongan non-pribumi atas bidang ini. “

Pemerintah menarik kembali kebijaksanaan untuk mengucilkan para pengusaha non-pri dari kegiatan pengillangan karet, padi dan gula serta dari tata-niaga mata-dagangan ekspor, disebabkan makin menurunnya volumeekspor dan kegiatan ekonomi di sektor tersebut ketika peraturan dijalankan. Lagi pula dalam kenyataannya para eksportir pribumi dalam banyak hal masih bergantung pada para eksportir non-pri.
Upaya pemerintah untuk “mempribumikan” sektor manufakturing tidak berhasil karena langkanya rekanan-usaha pribumi yang memiliki cukup modal untuk diikutsertakan. Menjelang akhir 1950, di bidang industri pertenunan yang amat penting di daerah Bandung, dari investasi keseluruhan sebesar Rp. 145 juta, hanya Rp. 5 juta saja merupakan modal perusahaan-perusahaan “nasional”.

Usaha pemerintah yang paling terpadu ialah sektor impor. Masalah yang sering kali terjadi di sini ialah, para importir pribumi penerima lisensi pada umumnya menjual lisensinya kepada importir asing atau non-pri, baik karena memang tak berminat menggunakannya untuk memajukan usahanya ataupun karena tak adanya modal yang dukup, atau mengharapkan keuntungan yang segera. Selain itu, biaya untuk menyediakan kredit impor secara meluas menjadi amat tinggi, lebih-lebih mengingat banyaknya kredit yang tak kembali.

Pada pertengahan 1950-an, ternyatalah bahwa kemunduran para pemilik modal pribumi disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menciptakan suatu landasan bagi perekonomian nasional. Maka para penyusun kebijaksanaan yang berjiwa kebangsaan, kemudian menolehkan padangannya kepada modal pemerintah sebagai sarana memperkuat kepemilikan modal oleh golongan pribumi. Kekecewaan dan keprihatinan para pemilik modal Indonesia, disalurkan melalui KENSI yang pendiriannya diwarnai semangat islam dan anti-Cina yang kuat. Meskipun Rahmat Mulyomiseno, seorang menteri yang sepaham mengeluarkan PP 10 pada tahun 1959, melarang non-pri berniaga di desa-desa, namun gerakan ini pun tidak berhasil memperoleh dukungan politik, lagi pula memang peraturan Pemerintah tersebut untuk jangka panjang tidak efektif. Inti masalahnya ialah bahwa KENSI adalah suatu gerakan politik dari kaum borjuis kecil pribumi Muslim yang sedang terdesak dan yang kurang mendapat sambutan dari sebagian besar golongan masyarakat di Indonesia ketika kekuatan politik yang berpentas pada saat itu ialah Soekarno, PNI, golongan militer dan PKI. Dari 1958 sampai 1965, program ekonomi nasional dan pembangunan bertumpu pada perusahaan-perusahaan negara. (Bersambung….)

Unduh versi word + catatan kaki tulisan di atas disiniRobison

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s