Petani, Negara dan Pemodal

Posted: Desember 21, 2011 in IDEA

Konflik lahan perkebunan yang melibatkan petani Mesuji, Kecamatan Ogan Sungai Ilir, Sumatera Selatan dan pihak CV Silva Inhutani berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan kematian beberapa petani Mesuji. Kekerasan terhadap petani ini berhasil terbongkar dari hasil rekaman video warga yang disebarkan di media Youtube beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut terlihat bagaimana keterlibatan aparat negara (polisi) dengan sadis menyiksa sekelompok petani sampai meninggal dunia.
Dalam teori ‘Otonomi Negara’, intelektual asal Yunani bernama Nicos Poulantzas menjelaskan bahwa negara memiiki kepentingan yang otonom atau mandiri. Kekuasaan dan kepentingan negara ini berbeda dengan kepentingan rakyat dan korporasi. Namun begitu, posisi dan kepentingan negara lebih dekat dengan pemodal dan korporasi kenapa? Sebab secara ekonomis hanya korporasilah yang sanggup membayar pajak yang lebih tinggi yang diperlukan negara untuk menghidupi dirinya. Itulah kenapa, saat berlangsung konflik yang melibatkan masyarakat sipil dan pemodal, kecenderungan aparat negara-pemerintah lebih memihak korporasi, bahkan dengan instrumen kekerasan sekalipun.
Senada dengan N. Poulantzas di atas, Max Weber dalam studi sosiologisnya mendefinisikan negara sebagai satu-satunya institusi yang berhak memonopoli alat kekerasan dan paksaan secara legal. Kepemilikan alutsista dibawah state apparatus (TNI dan Polri) adalah bukti dari konsepsi ini. Dan berkebalikan dengan masyarakat, mereka tidak memiliki apapun untuk mempertahankan diri, apabila masyarakat memiliki senjata, itu disebut ekstremis, teroris maupun pemberontak. Akibatnya, dalam negara otoritaritarian dapat kita saksikan bagaimana leluasanya negara mengkooptasi masyarakat sipil untuk tujuan-tujuan fasisme dan mengatasnamakan nasionalisme.
Konflik petani dan perkebunan adalah konflik ekonomi. Perbedaan kepentingan petani untuk sekedar hidup, dan kepentingan perkebunan untuk mencari keuntungan, adalah dua hal yang berseberangan. Dan sumber daya tanah di sini adalah alat utama yang diperebutkan, karena lahan adalah alat produksi yang mampu menghasilkan produk bagi kedua aktor tersebut.
Masih digunakannya pendekatan kekerasan bersenjata oleh negara dalam sistem politik demokrasi tidak dapat dibenarkan. Esensi dialog, musyawarah dan penghargaan terhadap rakyat tidak dapat dilakukan dengan barbarisme. Sebab demokrasi mengakomodasi setiap perbedaan berbagai institusi dengan pandangan yang berbeda dalam sebuah negara. Sebab negara dalam demokrasi adalah bentukan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, penggunaan represi dan paksaan dengan senjata oleh aparat negara berarti runtuhnya demokrasi yang kita bangun, dan menandai masih beroperasinya sistem diktator otoritarian warisan Orde Baru.
Campur tangan negara dalam konflik petani Mesuji, menandai representasi negara sebagai kaki tangan pemodal. Dikorbankannya petani yang notabene adalah penghasil pengan bagi kehidupan dinafikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Entah ini ulah oknum atau institusi, konflik Mesuji adalah satu dari jalinan panjang rantai konflik pihak kaum miskin yang didholimi negara.
Petani Mesuji yang dibunuh adalah replika dari seluruh gambaran bagaimana sistem kapitalisme bekerja. Bagaimana perselingkuhan antara pemodal raksasa dan negara berlangsung. Dan sayangnya korban yang disakiti adalah kaum petani yang hidup tanpa keahlian, kecuali mengandalkan hidup dari produksi pertanian. Alih-alih menyelenggarakan pekerjaan rumah, Reforma Agraria sesuai UUPA tahun 1960 ayat 5, dengan misi land reform. Negara justru berusaha mendesak petani agar menyerahkan tanah sebagai basis produksi satu-satunya yang dimiliki, untuk kepentingan serakah pengusaha.
Kalau ditarik secara kesejarahan memang, tradisi kekerasan dalam tubuh angkatan bersenjata kita memang telah lama berkembang. Baik Polisi dan TNI, sama-sama pernah menjadi aktor kekuasaan yang bebas melakukan pressing dan represi pada masa Orde baru lalu. Konflik petani di Tapos-Cimacan, Pasuruan adalah sedikit dari gambaran keterlibatan instrumen kekerasan terhadap petani yang diilakukan oleh negara. Aksi pembunuhan dengan dalang negara sepertinya sesuatu yang boleh dan biasa.
Beberapa catatan yang dari peristiwa Pembantaian petani Mesuji ini yang pelu kita bersama catat, diantaranya:
Pertama, Perlunya reposisi peran aparat kepolisian dalam konflik warga dengan pihak perusahaan. Kalau moncong senjata masih beoperasi dalam konflik-konflik antara masyarakat dan swasta. Sangat potensial nantinya terjadi kekerasan-kekerasan sejenis yang terjadi di Mesuji ini.
Kedua, pentingnya kesadaran keduabelah pihak yang berseteru melakukan dialog untuk mencari win-win solution yang dirasa adil bagi kedua belah pihak. Tentu saja, kesadaran kedua pihak yang berkonflik menjadi penting. Dengan kesadaran untuk bekerjasama, kedua belah pihak baik swasta maupun masyarakat lokal akan saling terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling menguntungkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s