KEKERASAN NEGARA MENULAR KE AGAMA

Posted: Mei 18, 2011 in IDEA

Peristiwa penembakan mati dua anggota Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang di duga terkait aksi terorisme oleh Densus 88 Antiteror di Sukoharjo 14 Mei kemarin terkesan imoral. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), tidak seharusnya aparat berhak mempergunakan instrumen kekerasan dalam kerjanya. Apalagi, baru kemudian diketahui 1 korban jiwa sipil turut menjadi korban dalam tragedi ini.

Kekerasan bersenjata oleh aparat negara tanpa melalui upaya hukum jelas-jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan (otoritarian action) negara. Dalam negara berlandas konstitusi yang berprinsip kemanusiaan, hendaknya etika diskursus yang lebih kompromis didahulukan dengan menjunjung tinggi tegaknya hukum yang berazas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, perkara penggunaan peralatan senjata apalagi sampai menelan korban jiwa, tentu melukai nurani publik dalam kultur demokratis yang tengah kita bangun bersama.

Dalam Sistem politik demokrasi pancasila yang kita anut, dikenal mekanisme penyelesaian konflik yang jelas lewat dukungan suara. Sayang saja, di Indonesia mekanisme tersebut digunakan sebatas pada moment pemilihan umum. Adapun pelembagaan politik yang mampu mengelola konflik secara damai, masih menjadi sebatas wacana yang tak kunjung nyata.

Negara sebagai satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan lewat apparatus negara, seperti militer, polisi, dan peradilan harus mampu menahan hasrat represif kriminalitas sebagai jaminan pengayoman terhadap warga bangsa. Kalau kekerasan di legitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan terus terjadi, kekerasan negara akan dengan sendirinya menular ke masyarakat. Barangkali konflik antar agama selama ini juga di motivasi oleh “mudahnya” negara merepresi warga, baik dilatar belakangi faktor ekonomi, agama, dan sosio-budaya.

Penumpasan dengan perantara militer secara membabi buta seperti di Sukoharjo ini, mengingatkan kita pada kiprah Militer semasa Orde Baru, dimana saat itu TNI menjadi alat negara menjaga stabilitas sosial dan politik saja. Bedanya jika pada masa orde baru TNI dimanfaatkan sebagai alat pengendali massa, kini densus 88 lah aktornya.

Bagaimana negara memberi jaminan perlindungan keamanan terhadap warga negaranya kalau dalam setiap penanggulangan kriminal harus menumpahkan darah? Bagaimana nasib keluarga korban yang tidak tahu menahu namun harus menerima nasib salah seorang dari keluarganya yang menjadi korban “peluru nyasar” aparat?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s