Perberasan

Posted: Juli 23, 2010 in OLEH-OLEH

Sebuah Refleksi

Perubahan konteks dan situasi politik seringkali memicu perubahan fungsi, peran dan status kelembagaan sebuah lembaga negara. Pemerintah yang baru terpilih atau terbentuk seringkali melakukan perubahan formasi lembaga negara yang lama dengan harapan perbaikan tertentu. Sayangnya, perubahan peran dan fungsi lembaga akibat tuntutan perubahan konteks dan situasi tadi, terkadang justru menyiratkan inkonsistensi sikap pemerintah. Sehingga yang terjadi dilapangan, bukan revitalisasi guna perubahan yang lebih baik, malah terjadi disfungsionalisai peran dan fungsi lembaga negara terkait. Efeknya acapkali perubahan peran, fungsi dan status lembaga terkait justru jauh dari harapan (goals), sebab perubahan kelembagaan merupakan sebentuk tuntutan yang terkesan dipaksakan ‘dari atas’.

Seiring perubahan Orde politik, tuntutan perubahan fungsi dan status yang diperankan Bulog seringkali mengikut saja paradigma politik penguasa. Pada masa Orde Baru yang menekankan stabilitas politik,
Fungsi dan status Bulog berubah. Bulog yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai penunjang peningkatan produksi pangan berubah menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian, terbit Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978, tentang tugas pokok Bulog untuk mengendalikan harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menstabilkan harga, baik bagi produsen maupun konsumen, tentu saja sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah

Seiring dengan arus kuat demokratisasi paska Reformasi 1998, yang turut menurunkan pemerintahan Orde Baru, perubahan fungsi dan status Bulog-pun berubah. Reformasi, mengagendakan revtalisasi lembaga negara termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.

Selanjutnya berturut-turut menyusul kebijakan-kebijakan baru seperti; (i) Keppres No.29 tahun 2000 pada tanggal 26 Februari 2000; (ii) Keppres RI No.106 tahun 2000; (iii) Keppres RI No.178/2000; (iv) Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND; (v) Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002; (vi) Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND; (vii) Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002. Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari, 2003 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s