Perberasan

Posted: Juli 23, 2010 in OLEH-OLEH

Sebuah Refleksi

Perubahan konteks dan situasi politik seringkali memicu perubahan fungsi, peran dan status kelembagaan sebuah lembaga negara. Pemerintah yang baru terpilih atau terbentuk seringkali melakukan perubahan formasi lembaga negara yang lama dengan harapan perbaikan tertentu. Sayangnya, perubahan peran dan fungsi lembaga akibat tuntutan perubahan konteks dan situasi tadi, terkadang justru menyiratkan inkonsistensi sikap pemerintah. Sehingga yang terjadi dilapangan, bukan revitalisasi guna perubahan yang lebih baik, malah terjadi disfungsionalisai peran dan fungsi lembaga negara terkait. Efeknya acapkali perubahan peran, fungsi dan status lembaga terkait justru jauh dari harapan (goals), sebab perubahan kelembagaan merupakan sebentuk tuntutan yang terkesan dipaksakan ‘dari atas’.

Seiring perubahan Orde politik, tuntutan perubahan fungsi dan status yang diperankan Bulog seringkali mengikut saja paradigma politik penguasa. Pada masa Orde Baru yang menekankan stabilitas politik,
Fungsi dan status Bulog berubah. Bulog yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai penunjang peningkatan produksi pangan berubah menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian, terbit Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978, tentang tugas pokok Bulog untuk mengendalikan harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menstabilkan harga, baik bagi produsen maupun konsumen, tentu saja sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah

Seiring dengan arus kuat demokratisasi paska Reformasi 1998, yang turut menurunkan pemerintahan Orde Baru, perubahan fungsi dan status Bulog-pun berubah. Reformasi, mengagendakan revtalisasi lembaga negara termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.

Selanjutnya berturut-turut menyusul kebijakan-kebijakan baru seperti; (i) Keppres No.29 tahun 2000 pada tanggal 26 Februari 2000; (ii) Keppres RI No.106 tahun 2000; (iii) Keppres RI No.178/2000; (iv) Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND; (v) Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002; (vi) Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND; (vii) Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002. Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari, 2003 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003).

Dari fakta diatas jelas terlihat betapa inkonsistensi kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah. Banyaknya Keppres tersebut merupakan percampuran antara kepentingan aktor dalam perubahan politik yang sangat berpengaruh terhadap status dan fungsi Bulog. Bayangkan saja hanya untuk mengatur satu lembaga (Bulog), pemerintah begitu produktif mengeluarkan kebijakan, yakni mencapai 7 buah Keppres antara tahun 2000-2002.

Sesuai dengan PP No.7 tahun 2003 tentang perubahan fungsi dan status kelembagaan Bulog menjadi Perum (BUMN), secara otomatis membawa transformasi peran baru yang musti dipikul oleh Bulog. Jika sebelum menjadi Perum, Bulog masih menjadi lembaga stabilisasi masalah pangan, maka setelah menjadi sebuah Perum Bulog menjadi sebuah lembaga yang mengurusi tata niaga beras saja. Jika sebelum berubah Perum Bulog begitu kuat dalam pengaturan logistik. Yakni mencakup, dua fungsi utama,; (i) subsidi asupan; dan (ii) kebijakan harga. Maka setelah berubah menjadi Perum, Bulog berfungsi sebagai lembaga sosial dan bisnis.

Kita semua berharap kedepan Bulog benar-benar mampu mewujudkan prinsip Bersih, Transparan, dan Profesional. Nilai ekonomis itulah yang diharapkan bisa memompakan semangat kompetisi ditengah arus pasar yang mengglobal. Dengan prinsip tersebut akan menjadi bekal bagi penguatan ketahanan pangan yang merupakan prasyarat guna mendukung swasembada yakni dengan cara mendorong penggunaan pangan lokal Indonesia.

Untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat dan mantap tentu bukan perkara mudah bagi Bulog. Jika menggunakan analisis Struktural Fungsional, modalnya pertama, aktor (Bulog) harus mampu melihat situasi yang dihadapi. Kedua, aktor (Bulog) menyesuaikan nilai-nilai dimasyarakat (demokratis), yang cocok guna mencapai maksud dan tujuannya. Bisa jadi apa yang ingin capai oleh Bulog akan menjadi sesuatu yang jauh dari harapan, jika secara kelembagaan bisa kita saksikan betapa konflik internal yang terjadi di Bulog dan sejumlah kasus korupsi masih terjadi ditubuh Bulog. Jika ingin maju, Bulog harus berbenah karena ketidak sesuaian antara pilihan aktor dengan apa yang dituju membuat apa yang dilakukan Bulog menjadi disfungsional.

Tidak dapat dipungkiri jika kemalangan dan kemiskinan petani yang berjumlah 24,5 juta orag laabih diebabkan oleh faktor struktural. Utamanya pada dekade awal 1970-an ketika program revolusi hijau mulai diperkenalkan (Mansour Fakih: 2003). Lemahnya posisi tawar petani memaksa mereka harus kalah dihadapan penguasa yang cenderung represif dan menggunakan pendekatan militeristik. Paradigma mekanistik Revolusi Hijau ini, justru merusak keseimbangan kearifan lokal petani, yang telah diwariskan secara turun temurun. Terbukti, penggunaan asupan industri kimiawi dan diperkenalkannya mesin-mesin dalam pertanian, justru telah menyisihkan kaum perempuan dan petani penggarap, tunakisma kedalam batas subsisten (Scott, 1964).

Kebijakan Revolusi hijau ini tidak terlepas dari dominasi dan campur tangan negara yang mengatur segala seluk beluk pertanian waktu itu. Adanya gap posisi antara pemerintah dengan petani yang berhadap-hadapan (subjek-objek). Disinilah akar sentralisme negara otoriter banyak menuai kritik. Sebab asumsi sentralisme menganggap petani sebagai aktor yang lemah dan tidak tahu persoalannya. Saatnya dosa negara pada waktu Revolusi hjau ditebus. Kedepan Bulog yang bereposisi menjadi perum tentu saja akan lebih leluasa menjalin relasi lebih dekat dengan petani, dengan mau turun dan duduk bersama memecahkan permasalahan petani.

Pertanyaan yang selalu muncul dalam perubahan Bulog jika menjadi Perum, adalah perihal status dan fungsi gandanya yaitu disatu sisi sebagai lembaga sosial yang mengatur tata niaga beras dan disisi lain sebagai lembaga bisnis yang berorientasi profit. Bagaimanakah Bulog harus mengambil posisi? Menurut penulis peretentangan antara bisnis dengan sosial ini, akan terurai jika Bulog mampu menegakkan etika bisnis yang tidak semata-mata berat sebelah (misal mencari untung saja). Sesuai dengan pandangan Tjandra Irawan (2008), yang mengatakan, “suatu kegiatan adalah bersifat sosial bila kegiatan tersebut berkenaan dengan masyarkat. Bisnis adalah kegiatan sosial. Karena bisnis dilakukan dalam suatu masyarakat, dan bahkan bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.” Memang seringkali secara umum dipahami bahwa, kegiatan sosial itu dipersamakan dengan kegiatan amal. Sehingga pada ujungnya kerangka pemahaman antara yang sosial dan bisnis menjadi dikotomis.

Dari paparan diatas penulis ingin menarik kesimpulan bahwa; Pertama, dari penelusuran sejarah terlihat betapa peran sentral lembaga seperti bulog seringkali mengalami inkonsistensi kebijakan politik jika terjadi peralihan kekuasaan. Mungkin dikarenakan baik secara ekonomis maupun politis, rezim politik dimanapun akan memperoleh legitimasi manakala mampu menjamin keamanan logistik warganya. Terbukti telah beberapa kali Bulog bermetamorfosa (th. 1967, 1998, 2000, 2003, 2005), baik dalam fungsi, struktur dan status kelembagaannya.

Kedua, upaya Bulog untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mendukung swasembada dan mendorong pangan lokal Indonesia, mengandaikan partisipasi masyarakat secara luas. Dan konsekuensi logisnya Bulog haru memihak pada petani. Jalannya Bulog harus memelopori gerakan pertanian organik yang pro-lingkungan, mencegah Impor beras, mempertahankan subsidi pupuk dan lain-lain sebab, paradigma ketahanan pangan akan ambruk manakala petani masih tergantung pada produk industri pertanian dari negara maju.

Ketiga, fungsi ganda sebagai konsekuensi perubahan Bulog menjadi Perum menimbulkan dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dikotomisasi fungsi sosial dan bisnis Bulog sebagai dua hal yang tidak saling menghancurkan tapi masih berhubungan dan saling terkait. Dengan tuntutan kemandirian Perum Bulog harus mampu mengembangkan diri dengan mendekat dengan masyarakat (fungsi sosial), dan menawarkan stabilitas dan harga yang terjangkau (fungsi bisnis-slaba). Kedepan Bulog harus mampu menjadi lembaga yang berorientasi bisnis tanpa melupakan tanggung jawab sosial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s